Aang Nopriyadi
LEBAK - Anggota DPR RI Bonnie Triyana mengungkapkan, sulitnya mendapatkan pekerjaan di desa bukan hanya disebabkan kondisi geografis, namun dapat disebabkan kualitas Sumber Daya Manusia ( SDM) yang masih rendah. Dengan kualitas SDM yang masih rendah, pengusaha nantinya akan kesulitan mendapatkan keuntungan, sehingga mereka enggan menanamkan modal di wilayah tersebut.
Lantas apa yang menyebabkan persoalan ini terjadi? Pembahasan mengenai indeks SDM mewarnai diskusi dalam rangkaian kegiatan reses yang dijajaki anggota Komisi X DPR RI dari Fraksi PDI Perjuangan, Bonnie Triyana.
Ia mendatangi Kecamatan Cimanggu di Kabupaten Pandeglang, serta Kecamatan Binuangeun, Muncang, dan Leuwidamar di Kabupaten Lebak pada 12 hingga 14 Desember 2024.
Dengan pembahasan yang menarik, tokoh masyarakat, ulama, dan masyarakat setempat berbondong-bondong hadir dalam rangkaian tersebut.
Dalam penyampaiannya, Bonnie mengurai benang kusut tingkat pendidikan, kualitas SDM, dan ketersediaan lapangan kerja saling berkaitan menciptakan masalah.
“Investasi akan sulit masuk jika SDM tidak terampil, jika investasi sedikit maka lapangan pekerjaan pun sedikit. SDM yang tidak terampil adalah buah dari tingkat pendidikan yang masih sangat rendah. Jadi, mari kita tingkatkan pendidikan yang ada di Lebak dan Pandeglang agar para investor tertarik membuka lapangan kerja, ” ujar sejarawan di Komisi X DPR RI itu.
Aspirasi yang disampaikan masyarakat turut mengonfirmasi akar masalah yang disampaikan Bonnie.
“Sulit bagi masyarakat memikirkan pendidikan jika hal fundamental masih sulit. Akhir-akhir ini saja banyak sekali rumah yang roboh, dagangan dicuri, hingga pesantren roboh dan kebakaran, ” disampaikan dalam sesi tanya-jawab.
Bonnie mengamini hal tersebut, seraya memberikan rasa optimisme kepada masyarakat.
“Benar, permasalahan ekonomi dan infrastruktur menjadi akar masalah tingkat pendidikan yang masih sangat rendah. Oleh karena itu sebagai anggota DPR, saya akan mengawal penyaluran PIP dan KIP Kuliah tepat sasaran, mendesak perbaikan infrastruktur sekolah kembali di bawah tanggung jawab kementerian pendidikan, dan menyampaikan permasalahan yang di luar tanggung jawab Komisi X kepada komisi terkait, ” tegas Bonnie Triyana.
Dengan rasa optimis akan penyelesaian masalah, semoga masyarakat tetap bersinergis dengan DPR RI.
(Red)
